URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

Abstract

ABSTRACT

The evolution of sexual violence has expanded into cyber sexual harassment on digital chatting platforms. This study analyzes the criminal law construction and procedural framework in addressing this digital phenomenon within the Indonesian legal system. Using a normative legal research method, the results indicate that the offense lies in violating the victim's virtual safety and psychological integrity upon receiving explicit texts, independent of physical contact. However, conventional procedural law encounters structural barriers in assessing non-physical harm and verifying private chat logs. This article concludes the necessity of reforming procedural standards by formalizing clinical psychological assessments as valid material evidence and optimizing digital documents under the TPKS Law to ensure a victim-centered approach that guarantees immediate legal protection.

Keywords: Cyber Sexual Harassment; Criminal Procedural Law; Digital Chatting; Obscene Messages; TPKS Law.

ABSTRAK

Perkembangan kekerasan seksual kini merambah ke ranah virtual melalui cyber sexual harassment pada platform digital chatting. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam menghadapi fenomena digital tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi delik kejahatan ini terletak pada pelanggaran atas hak keamanan virtual dan integritas psikis korban saat pesan eksplisit diterima, tanpa mensyaratkan kontak fisik. Namun, hukum acara pidana konvensional masih menghadapi hambatan struktural dalam menilai daya rusak non-fisik serta memverifikasi otentisitas berkas percakapan privat. Artikel ini menyimpulkan perlunya reformasi standar hukum acara melalui formalisasi asesmen klinis psikologis sebagai alat bukti materiil yang sah serta optimalisasi dokumen digital di bawah UU TPKS guna menjamin pelindungan hukum seketika.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; Percakapan Digital; Pelecehan Seksual Siber; Pesan Tak Senonoh; UU TPKS.