KENDALA IMPLEMENTASI PEMBERIAN PESANGON DALAM KONDISI PERUSAHAAN YANG DITUTUP TERHADAP PEKERJA YANG DIKENAKAN PHK : STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn
DOI:
https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3207Keywords:
Company closed, Termination of Employment Relations (PHK), Workers.Abstract
Termination of employment (PHK) is often a complex issue, especially when a company is closed due to losses or liquidation. Based on Government Regulation (PP) Number 35 of 2021, workers affected by layoffs are entitled to receive compensation including severance pay, long service pay and compensation for rights. However, the implementation of granting these rights often faces obstacles when the company concerned has stopped operating. This research aims to examine the provisions for providing severance pay in situations where the company is closed according to PP 35 of 2021 and analyze the obstacles that occur in the case of Decision Number 183/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Mdn. Based on this case study, various obstacles were found, such as the company's inability to fulfill its obligations due to limited assets, legal uncertainty in resolving disputes, and time-consuming legal processes. This condition exacerbates uncertainty for workers who have lost their livelihoods. Through this research, it is concluded that although legal regulations have provided a clear basis regarding workers' rights, practical challenges in implementation still require serious attention. It is hoped that this study can provide recommendations for stakeholders to create more effective and fair mechanisms in resolving similar employment conflicts.
References
Undang - Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Artikel Jurnal
Carina dkk. (2023). TINJAUAN TENTANG HAK-HAK NORMATIF PEKERJA BAGI TENAGA KERJA ATAS DILAKUKANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KESULITAN FINANSIAL. Hlm 25.
da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
EL-HAQUE, A. E. F. IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. BURLINGTON INDONESIA PERSPEKTIF UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Irayadi, Muhammad. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KARENA FORCE MAJEURE. Hlm 259.
Kartika, N. (2024). Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Pesangon (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 408/Pdt. Sus PHI/2020/PN Mdn). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 2026-2040.
Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 36-42.
Nafizah, and Syarifa Mahila. “Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol. 21, no. 3, 2021, pp. 1112-1115.
Nuroini, I. (2022). Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, 1(3), 178-183.
Nuroini, Indi. “Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.” Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 178-183.
ROHENDRA & RANI. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA. HLM 119.
Setiawan, A. H. (2024). ASPEK YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(2), 1293-1302.
Sudibyo, W. O., & Sudibyo, A. (2022). PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 164 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Journal Presumption of Law, 4(2), 156-177.
Syafrudin, M. R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap korban pemutusan hubungan kerja dihubungkan dengan pasal 153 Undang-Undang no. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja: Studi kasus di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
SyamsulKhoiri. Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarik-Menarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh. Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 39, no. 39, 2020, hlm. 1.
Wijaya, M. T. S., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Secara Terus Menerus. NOVUM: Jurnal Hukum, 191-200.
Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109-120.
Wisu & Wahyu. (2023). Analisis PKWT dan Perlindungan Hukum Pada PT. Telmark Integrasi Indonesia (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja). Hlm 41.
Zubi, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), 1171-1195.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
