KEBIJAKAN HUKUM BISNIS TERHADAP JAMINAN DAN TANTANGAN DIGITALISASI DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE DI ERA DIGITAL

Authors

  • Jusuf Sugiarto Bancin Universitas HKBP Nommensen Medan
  • Jhon Cristmas Damanik Universitas HKBP Nommensen Medan
  • Ronael Jon Feriando Sihotang Universitas HKBP Nommensen Medan
  • Toman Sony Tambunan Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5967

Keywords:

business law policy, guarantees, online transactions, legal certainty, legal protection

Abstract

The problem in this study is how the business law policy regulates guarantees in online transactions and how effective its implementation is in providing legal certainty for business actors. This study aims to analyze business law regulations that regulate guarantees in online transactions and examine the obstacles and solutions to their implementation in the digital era. The research method used is the normative legal method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through literature studies, documentation of regulations, and analysis of relevant cases. Data analysis techniques are carried out descriptively analytically against applicable legal norms. The results of the study indicate that business law policies in Indonesia are not yet fully adaptive to the dynamics of online transactions, especially in terms of proof of guarantees, validity of digital documents, and settlement mechanisms.

References

Adrian Sutedi. (2011). Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis. Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad M. Ramli. (2013). Hukum dan Kebijakan Publik dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Refika Aditama, Bandung.

Nurul Huda & Laili M. (2021). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen." Jurnal Yuridis Unisla, 9(1), 109–118.

Salim HS. (2010). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syafruddin, A. (2023). "Blockchain sebagai Jaminan Transaksi Bisnis Digital: Tinjauan Hukum di Indonesia." Jurnal RechtsVinding, 12(2), 187–201.

Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Tambunan, Toman Sony. (2015). Glosarium Istilah Pemerintah. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Tambunan, Toman Sony. dan Tambunan, W. R. G. (2019). Hukum Bisnis.Jakarta: Prenada Media.

Tambunan, Toman Sony. (2023). Pengantar Manajemen. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

Tambunan, Toman Sony. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Tambunan, Toman Sony. (2021). Prinsip Investasi di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Tambunan, Toman Sony. (2021). Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Tambunan, Toman Sony. (2021). Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.

Tambunan, Toman Sony. (2019). Prosedur Operasi Standar Instansi Pemerintah. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Tambunan, Toman Sony. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Persereoan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Downloads

Published

2025-07-19

Issue

Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.