Bentuk Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik)
DOI:
https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1062Keywords:
Electronic certificate, Ministry of ATR/BPNAbstract
Land right certificates are valid as accurate evidence as stated in article 19 paragraph (2) letter C of the UUPA and article 32 paragraph (1) PP No. 24 of 1997 concerning land registration. Land certificates were originally issued in analog form, but now the government has issued a new rule regarding proof of ownership of land namely Minister of ATR/BPN Regulation No. 1 of 2021 about electronic certificate. The presence of this electronic certificate is expected to be a solution to the problem of land disputes because everything has been systemized electronically. The purpose of this study is to provide knowledge and understanding of the position of electronic land certificates in land registration law in Indonesia. The problem approach method used is normative juridical using primary and secondary legal sources. The method of collecting legal materials uses a literature study. The results of this study are the guarantee of ownership of land rights with electronic certificates in the form of electronic document. Electronic certificates provide benefits to the community in the form of easy access to digital data and free from counterfeiting of land certificates which is a guarantee of legal certainty.
References
BUKU
Chandra, S. 2003. Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan. Jakarta: Grasindo.
Diantha, I Made Pasek. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif "Dalam Justifikasi Teori Hukum"Cetakan Ke 2. Jakarta: Prenada Media Group.
Hasan, A. Madjedi. 2009. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Jakarta: F.Aneska.
Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kusumo, Sudikno Marto. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Tujuh. Yogyakarta: Liberty.
Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Salle.A, Saleng.S, dkk. 2011. Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar: ASPublishing.
Syamsyudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
JURNAL
Harsono, Boedi. 2002. “Hukum Agraria Indonesia , Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional.” Jambatan 72.
Sonata, D.L. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 15-35.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
